JAKARTA – Polri menggelar Dialog Penguatan Internal Polri Ke-3 Tahun 2026 bertema “Mengawal Aspirasi, Menangkal Disinformasi: Penguatan Literasi Informasi dalam Mewujudkan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Aman dan Demokratis” di Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman personel terkait literasi informasi, pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, serta pencegahan disinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas kamtibmas.Sambutan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang dibacakan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ruang informasi yang sehat.
“Tema ini menempatkan dua tanggung jawab yang harus berjalan bersama, yaitu menjamin ruang bagi aspirasi masyarakat dan menjaga agar ruang informasi tidak dikuasai oleh disinformasi yang dapat memperkeruh situasi,” ujar Trunoyudo.
Trunoyudo menjelaskan, Polri terus melakukan transformasi dalam mengawal aksi penyampaian pendapat. Jika sebelumnya berorientasi pada pengamanan, kini pendekatan yang dikedepankan adalah pelayanan yang humanis.“Dari konsep mengawal dan mengamankan, kini menjadi melayani.
Artinya yang dikedepankan adalah komunikasi awal yang dialogis, dua arah, serta langkah preemtif dan preventif untuk mencegah potensi gangguan sejak dini,” jelasnya.Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri. Informasi berupa foto, video, siaran langsung hingga narasi kini menyebar sangat cepat melalui media sosial.
Oleh karena itu, literasi informasi menjadi kunci agar masyarakat mampu memeriksa sumber, memahami konteks, dan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.“Prinsipnya Polri mengawal demokrasi dan tidak membatasi ruang.
Yang kami dorong adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berliterasi,” tegasnya.Senada, Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Mokhamad Ngajib menekankan pentingnya negosiasi dan mediasi dalam mengawal aksi unjuk rasa.“Secara teknis kita lebih mengedepankan negosiasi atau mediasi. Kita sudah membentuk negosiator bersertifikasi yang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan negosiasi di lapangan,” ujar Ngajib.
Sementara itu, Dosen Komunikasi Sekolah Vokasi Universitas Indonesia Margareta Manalu menilai hubungan baik antara Polri dan masyarakat menjadi fondasi utama komunikasi yang efektif.“Dengan adanya relationship yang baik, kita bisa berkolaborasi untuk apapun itu, termasuk dalam menghadapi dinamika penyampaian aspirasi di ruang digital,” kata Margareta.Pada kesempatan tersebut, Polri juga menegaskan bahwa kecepatan merespons informasi harus diimbangi dengan akurasi.
Fungsi Humas memiliki peran strategis untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, terbuka, dan terverifikasi.“Komunikasi publik Polri tidak boleh hanya reaktif setelah isu membesar, tetapi harus responsif dan menjadi bagian dari deteksi dini, klarifikasi, edukasi, serta membangun kepercayaan publik,” pungkas Trunoyudo.
Dialog ini diikuti jajaran Polri dari Mabes, Polda hingga Polres secara langsung maupun virtual, melibatkan Divhumas, Korps Sabhara Baharkam Polri, Korps Brimob, serta mahasiswa sebagai upaya memperluas ruang dialog demokrasi dan komunikasi publik. (hen)
